Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Era Globalisasi tidak hanya merubah cara manusia memandang dirinya dan lingkungan, namun juga merubah pola interaksi manusia dan mendorong berkembangnya subjek hukum selain manusia, yaitu korporasi dengan segala kompleksitasnya. Saat ini, korporasi memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian dunia, namun keberadaan korporasi menimbulkan persoalan baru, yaitu lahirnya kejahatan-kejahatan baru yang pelakunya adalah korporasi itu sendiri. Berbeda dengan kejahatan biasa, kejahatan korporasi sangat terorganisir sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih. Salah satu kejahatan korporasi yang paling banyak terjadi adalah kejahatan di bidang lingkungan hidup khususnya pembakaran lahan. Pembakaran lahan oleh korporasi ini sangat merugikan Negara, karena Negara harus mengeluarkan biaya besar untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan. Sebagai salah satu negara dengan wilayah hutan yang luas, Indonesia telah membuat pengaturan sedemikian rupa untuk melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Namun keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ternyata tidak mampu mencegah laju pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Persoalannya terletak pada penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Walaupun UU PPLH telah mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, perdebatan di tataran norma terkait menentukan bentuk pertanggungjawaban korporasi tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan aparat penegak hukum. Pegaturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi juga masih menjadi topik yang diperdebatkan jika dikaitkan dengan pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dua masalah tersebut akan dikupas dalam tesis ini, dan tesis ini akan mengunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doctrinal legal reserch. Tesis ini akan membahas doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diadopsi oleh sistem hukum Indonesia, antara lain doktrin strict liablity dan doktrin vicarious liability dan membandingkannya dengan keberadaa doktrin-doktrin yang lain berkembang di negara-negara common law namun dalam kenyataannya sudah di implementasikan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Doktrin-doktrin tersebut antara lain doktrin Identifikasi dan doktrin corporate culpability yang terdiri dari doktrin corporate reactive fault, corporate preventive fault, corporate culture doctrine, corporate policy. Penelitian ini kedepannya bertujuan untuk mendorong pembaruan hukum pidana dengan mengadopsi keseluruhan doktrin yang berkembang di negara-negara common law yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia dalam mencegah semakin meluasnya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Korporasi; Lingkungan Hidup