PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 MENYANGKUT PEMBINAAN ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 menyangkut Pembinaan Anak Jalanan merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah anak jalanan yang semakin berkeliaran di Kota Padang. Salah satu kebijakan dalam peraturan daerah ini adalah memberikan sanksi pidana kurungan terhadap anak jalanan. Pemberian sanksi pidana kurungan terhadap anak jalanan dapat mengakibatkan pertentangan dari berbagai pihak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 menyangkut Pembinaan Anak Jalanan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 2) Bagaimana tanggung jawab negara terhadap anak jalanan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 menyangkut Pembinaan Anak Jalanan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap anak jalanan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tidak sesuai dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pelaku yang mengutamakan pembinaan atau perawatan pada pelaku. Negara dan pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya atas perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak jalanan, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang agar memikirkan cara yang lebih efektif untuk menanggulangi keberadaan anak jalanan di Kota Padang dan senantiasa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan