PENETAPAN APBDESA DALAM HAL KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA BALAI NARAS KOTA PARIAMAN

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana pelaksana pengelolaan dana desa kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan didasarkan pada PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, mengingat penetapan APBDesa dalam hal keterlambatan pencairan dana desa untuk program pembangunan masayarakat di Desa Balai Naras Kota Pariaman dilakukan belum optimal. Bahwa dalam rangka pelaksanaanya telah diterbitkan peraturan daerah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana penetapan APBDesa dalam hal keterlambatan pencairan dana desa untuk program pembangunan masyarakat di Desa Balai Naras Kota Pariaman 2) Apa yang menjadi kendala dalam penetapan APBDesa dalam hal keterlambatan pencairan dana desa untuk program pembangunan masyarakat di Desa Balai Naras Kota Pariaman. Untuk menjawab permasalahan diatas Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang menitik beratkan pada penelitian dilapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang menggambarkan secara luas mengenai penetapan APBDesa dalam hal keterlambatan pencairan dana desa untuk program pembangunan masyarakat di Desa Balai Naras Kota Pariaman. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Balai Naras, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM dan Desa) Kota Pariaman dan Dinas Pendapatan Penerimaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kendala utama adalah sulitnya aparatur desa dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan yang menyangkut kegiatan pembangunan fisik serta kurangnya penguasaan teknologi dan informasi dari perangkat desa yang menyulitkan Desa Balai Naras untuk mengelola dana desa. Untuk itu hendaknya pemerintah segera melakukan sosialisasi khusus tentang pengelolaan dana desa dengan melibatkan ahli hukum untuk menjelaskan sanksi didapat bila melakukan pelanggaran dan Pemerintah Kota Pariaman hendaknya menyediakan tenaga teknis khusus dibidang teknik untuk setiap desa yang ada di Kota Pariaman dalam membantu desa dalam menyusun rencana anggaran biaya Kata kunci : Aparatur desa, Pengelolaan dana desa, Pembangunan masyaraka