PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP PENGGUNAAN PLAT NOMOR PALSU KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus di Polresta Padang)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan dan dijaga perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua yang tidak dibarengi dengan perkembangan sarana dan prasarana menyebakan banyaknya timbul permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah penggunaan plat nomor palsu kendaraan bermotor roda dua. Penggunaan plat nomor palsu kendaraan bermotor roda dua yang marak di wilayah hukum Polresta Padang menyebabkan sulitnya mencari motor curian. Dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, beberapa maslah muncul dalam penegakan hukum lalu lintas tersebut. Untuk itu, penulis menganalisis 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu : a) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan plat nomor palsu? b) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam upaya penegak hukum terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan palsu di Kota Padang?. Penelitian dilakukan di lingkungan Satlantas Polresta Padang dengan wilayah hukum Kota Padang. Penulis melakukan tipe penelitian empiris dangan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk menjabarkan data yang seteliti mungkin. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung yang semi-terstruktur dengan responden, informan atau narasumber. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) upaya penegakan hukum represif yang dilakukan polisi lalu lintas terhadap pengendara yang menggunakan plat nomor palsu kendaraan bermotor roda dua di jalan raya dalam wilayah hukum Polresta Padang, yaitu teguran, penyitaan, dan tilang. Kendala-kendala yang ditemui dalam rangka penegakan hukum ini , yaitu didominasi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dari semua pihak baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk sama-sama lebih memahami dan menjalankan budaya hukum yang lebih baik, sehingga akan terwujud keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kelancaraan dalam berlalu lintas dijalan raya