SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG

8 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan ne gara yang sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang terpenting bagi Negara Indonesia adalah Pajak. Baik Pajak Negara (Pajak Pusat) maupun Pajak Daerah. Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan Negara yang akhirny a berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan - kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap - tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan - kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya. Setiap pajak daerah pada pelaksanaanya telah d i atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini diatur semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang - Undang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto