Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang

Pelaksanaan pembangunan yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bergantung kepada pelaksanaannya, baik pihak Eksekutif yaitu Bupati/Walikota beserta jajarannya maupun mitra Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu pihak Legislatif (DPRD) yang bersama-sama merumuskan perencanaan penggunaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah Kabupaten / Kota harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat melaksanakan tugas seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam era otonomi daerah saat ini, Pemerintah sangat menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh daerah (Kabupaten/Kota). Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumber pembiayaan bagi membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik biaya rutin seperti belanja pegawai dan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten dan Kota, juga untuk membiayai pembangunan, walaupun ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti proyek di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya