PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0848/pdt.g/2015/pa.pdg)

Perkawinan merupakan salah satu kewajiban bagi muslim yang telah mampu melakukan perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Ada pasangan suami istri yang dapat menggapai tujuan yang mulia dari perkawinan tersebut, tetapi ada pula pasangan suami istri yang gagal menggapai tujuan dari perkawinan tersebut, suami istri yang dalam menjalankan rumah tangganya mengalami konflik, konflik tersebut terjadi terus menerus sehingga bisa berujung pada perceraian, hal ini merupakan salah satu penyebab perceraian yang di jelaskan dalan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975.Setiap perceraian tersebut pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, dan biasanya pihak istri yang sering dirugikan hak-haknya oleh pihak suami. Dalam hal ini penulis membahas tentang Pelaksanan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,mengenai pelaksanan hak istri dalam menerima nafkah iddah menimbulkan beberapa masalah diantaranya bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istri akibat cerai talak serta sanksi apa yang dapat di jatuhkan bagi suami yang lalai atau melanggar putusan tersebut.metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dan dikaitkan pada aspek hukum atau undang-undang yang berlaku. Disini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan, bila perkawinan putus akibat talak maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istri sesuai dengan putusan pengadilan, tetapi tidak semua putusan pengadilan mewajibkan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istri. Semua tergantung pada tuntun atau rekonvensi istri. Hal ini berpedoman pada asas ultra petitum par tium atau ultra vives yang di gariskan pada pasal 178 ayat 3 HIR atau pasal 189 ayat 3 RBG yaitu pengabulan gugatan tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan. Sedangkan masalah yang di hadapi Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan.kalaupun terjadi masalah biasanya di selesaikan secara kekeluargaan atau melakukan eksekusi serta penundaan ikrar talak