UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DAN ANAK JALANAN PADA DINAS SOSIAL

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinasyang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan keagamaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang sosial 3. Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang sosial 4. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai tugas dan fungsinya Tujuan Dinas sosial Provinsi Sumatera Barat: 1. Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan peran aktif mas yarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS 2. Meningkatkan mutu dan profesional is me pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif - alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompentensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya 3. Terlindungnya masyarakat dari dampak peyelenggaraan pembangunan dan pe r ubahan sosial yang cepat melalui wardah jaringan kerja 4. Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha 5. Meningkatkan furngsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendaliaan masalah - masalah sosial. Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat: 1. Terpenuhinya hak - hak anak untuk tumbuh dan berkembang 2. Terli ndunginya anak, lanjut usia dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya 3. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat 4. Meningkatkan k emampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumberdaya manusia yang produktif 5. Terlindung nya hak - hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar 6. Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif 7. Meningkatkan tenaga - tenaga terdidik dan terlatih dalam penyelenggaraan pelayanan sosial 8. Tersedianya data informasi kesejahteran sosial Kebijakan atau langkah - langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat: 1. Mengembang kan system bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 2. Membangun ketahanan sosial yang mampu member i bantuan penyelamat dan pemberdayaan terhadaap penyandang masalah kesejahte raan sosial dan k orban bencana seta mecegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda 3. Membangun apresiasi terhadap lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya 4. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir misk in, dan anak - anak terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas - luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5. Terpeliharanya niai - nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan 6. Intensifikasi sosialisasi nil ai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial