KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PROSES TURUN WARIS (StudiPadaKementerianAgrariadan Tata Ruang/BadanPertanahanNasional Kota Padang)

Proses turun waris adalah merupakan suatu kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh dikarenakan pewarisan, dalam rangka menciptakan suatu kondisi pembangunan nasional dimana masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahproses turun waris memerlukan dokumen penunjang, Peraturan Menteri Negara Agraria Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan adalah bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa Akta Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris oleh Notaris. Masalah dalam penulisan bagaimanakah kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada BPN kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan data lapangan yang berkaitan dengan judul yang selanjutnya pengolahan data dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Akta Keterangan Warisatau Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dalam proses turun waris adalah keliru, tidak ada suatu aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dari Notaris tersebut, kedudukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan menggolongkan penduduk dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kata Kunci: Surat Keterangan Wari