KOLEKTIBILITAS DEBITUR TERKAIT DENGAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG AKAN DILELANG (Studi Pada PT. BTPN Area Bukittinggi )

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan. Adapun yang dibahas yaitu : Bagaimana proses pemetaan kolektibilitas debitur yang akan dilelang di BTPN area Bukittinggi, Bagaimana praktek perlindungan hukum atas debitur yang menjadi objek lelang berdasarkan kolektibilitas tersebut. Sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana mengunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan mengunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan mengunakan metode kualitatif. Penetapan kolektibilitas berdasarkan 3 pilar debitur restruktur dengan plafon kredit / outstanding > Rp. 1 Milyar. Penilaian menggunakan 3 pilar dilakukan; 1) apabila debitur menunggak pada masa monitoring period, dan 2) setelah melewati masa monitoring period + 1 kali periode pembayaran. 3) penilaian berdasarkan 3 pilar berlaku terus selama jumlah outstanding pinjaman masih > lebih rendah dari Rp. 1 Milyar. Kolektibilitas ditetapkan berdasarkan memorandum yang disetujui oleh Basic head dan telah sesuai dengan matriks kolektibilitas 3 pilar yang berlaku di MUR. Penetapan kolektibilitas dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil call report 3 bulanan yang disampaikan oleh cabang. Pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di KPKNL diseluruh Indonesia dalam praktek berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penyelesaiannya, berakibat Sangat merugikan dan Menyengsarakan Masyarakat Indonesia khususnya yang sedang mengalami problem ekonominya yang terganggu (kurang beruntung) Kata Kunci : Lelang Eksekusi, Hak Tanggungan, Kolektibilitas Debitu