EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT Oleh : MAYA INDRIA SARI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 merupakan landasan berpijak baru berkaitan dengan hukum keluarga khususnya ketentuan tentang Anak Luar Kawin di Indonesia. Dengan prinsip Persamaan dihadapan hukum (equality before the law) Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada anak luar kawin yang tidak diakui ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini merupakan salah satu putusan yang kontrovesial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena disamping memberikan harapan baru bagi anak luar kawin yang selama ini tidak mendapatkan kejelasan status dimata hukum dan ditengah masyarakat, putusan ini juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya umat Islam yang mayoritas di Indonesia, karena frasa “ Anak Luar Kawin” yang dianggap dapat membuka celah untuk melegalkan perzinahan. Disamping itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini juga terdapat beberapa hal yang tidak jelas dan tidak tegas diatur mengenai makna dari frasa “ Anak di Luar Perkawinan”, dan makna dari hubungan keperdataan yang dimaksud, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak- hak anak luar kawin. Adapain yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat, 2) Apa akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpilkan beberapa hal, antara lain : 1) putusan MK ini tidak berlaku efektif pada Dinas- dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena umumnya pendaftaran anak yang dilakukan untuk mendapatkan akta kelahiran Anak Luar Kawin terbatas pada Anak Luar Kawin dari perkawinan bawah tangan atau nikah siri, dan hampir dapat dipastikan bahwa untuk mendaftarkan Anak Luar Kawin selain anak nikah siri tidak ditemukan karena diperlukan pembuktian dokumen lain seperti Kartu Keluarga dan Surat keterangan dari wali nagari ditempat tinggal yang bersangkutan. Disamping itu petunjuk teknis untuk pelaksanaan putusan MK itu belum ada sampai saat ini. 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 adalah tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi status Anak Luar Kawin terutama dalam hal kewarisan, karena hubungan keperdataan yang dimaksudkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas atau kabur seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Disamping itu terdapatnya perbedaan status Anak Luar Kawin dalam KUHPerdata dan putusan Mahkamah Konstitusi dimana didalam KUHPerdata hanya Anak Luar Kawin yang telah mendapat pengakuan dari ayahnya yang bisa mendapatkan warisan, sedangkan didalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan dan diatur. Kata Kunci : Efektivitas, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin, Catatan Sipi