PERLINDUNGAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 : STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PAINAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan kehidupan liar (wild life), yang terdiri dari fauna (satwa) dan flora, termasuk keragaman speciesnya, serta komunitas ekologis darat, laut dan air dimana mereka berada. Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati berada dalam suatu ancaman kepunahan disebabkan oleh tingkah laku dan keserakahan manusia terutama dalam upaya memburu peradabannya. Satwa liar yang dilindungi juga berada pada masa kritis ulah tingkah laku manusia. Satwa liar yang dilindungi diambil dari habitatnya untuk beberapa alasan, yakni untuk diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional untuk memenuhi kesenangan atau hobby manusia. Ada pula orang yang mengambil satwa liar dari habitatnya untuk keperluan obat-obatan atau pesanan orang. Dalam menghadapi ancaman dari kepunahan, PBB telah mengeluarkan Konvensi CITES, Convention on Biological Diversity (CBD), dsb dan Pemerintah Republik Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sekalipun telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan terhadap kegiatan-kegiatan manusia yang mengurangi populasi satwa liar yang dilindungi, kerusakan dan pengurangan satwa terus terjadi. Untuk itu perlu diteliti penyebabnya. Asumsi sementara adalah rendahnya sanksi yang dijatuhkan hakim. Penelitian ini bertipekan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: meneliti pengaturan perlindungan satwa liar yang dilindungi berdasarkan hukum positif Indonesia; mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. di Pengadilan Negeri Painan di Pengadilan Negeri Painan; dan meneliti apakah pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. di Pengadilan Negeri Painan telah berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Putusan hakim dalam Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana materil dan formil, tapi putusan tersebut tidak mempertimbangkan tingkat keseriusan akibat perbuatan pidananya dan tidak mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan prinsip tanggungjawab setiap individu (solemn responsibility) sebagaimana diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang kemudian diinkorporasikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990