PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DI KOTA PADANG

Keberadaan notaris sudah tegas dan jelas sebagai suatu jabatan tersendiri yang terpisah dengan pejabat umum lainnya, dengan kewenangan yang sudah jelas pula sebagaimana telah diatur di dalam UUJN. Namun, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f, notaris juga diberikan kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yang kewenangannya tersebut telah melekat dan diatur khusus pada PPAT. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak-hak tanah haruslah melalui akta yang di buat dihadapan PPAT. Sedangkan akta yang berkaitan yang dengan pertanahan yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang berdasarkan perjanjian pendahuluan yang hanya digunakan untuk mengikat sebuah perjanjian-perjanjian tertentu dalam proses peralihan hak-hak atas tanah. Untuk proses peraliahan hak atas tanah yang dilakukan di Kota Padang ditemukan bahwa banyak pihak-pihak yang hanya membuat akta perjanjian pengikatan di kantor notaris sebagai bukti otentik dari perjanjian peralihan hak atas tanah. Perumusan di dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan di hadapan notaris di Kota Padang, dan bagaimana akibat hukum pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan oleh notaris terhadap kepemilikan tanah. Faktor menyebabkan para pihak membuat akta yang berkiatan dengan pertanahan di hadapan notaris di Kota Padang adalah pemindahan hak-hak tanah mendapatkan penolakan dari PPAT, tanah belum memiliki sertipikat, tanah masih dalam proses pembuatan sertipikat tanah, pembayaran yang bertahap, pihak-pihak belum memiliki uang untuk membayar pajak, dan masih terdapat kekurangan-kekurangan dokumen yang berkaitan dengan objek tanah. Akibat hukum pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan oleh notaris terhadap kepemilikan tanah. Pertama, terhadap akta pertanahan yang dibuat dihadapan notaris menjadi sebuah akta otentik dengan mengikat secara hukum kedua belah pihak, meskipun akta tersebut tidak menyebabkan peralihan hak atas tanah. Kedua, terhadap notaris, apabila notaris dalam membuat akta pertanahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum baik perdata, administrasi, dan pidana. Dan ketiga, terhadap kepemilikan tanah yang didasari oleh perjanjian pengikatan peralihan hak atas tanah di mana pemilik asli masih tinggal dalam catatan kepemilikan tanah, akan tetapi penguasaan atas tanah telah jatuh ketangan orang lain. Kata Kunci : Kewenangan, Jabatan Notaris, Akta, Pertanahan