KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN MAKAN ILEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)

KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang) (Nama : Peldi Nofrizal, BP :1320112062, PK : Hukum Pidana, Jumlah hlm : 103, Tahun 2017) ABSTRAK Efektifnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana peredaran obat dan makanan ilegal sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem terkait dengan penyelenggaraan proses penegakan hukum sesuai tugas dan wewenang yang menjadi dasar hukumnya, serta berkoordinasi dengan baik dalam tahap penyidikan yakni antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri. Koordinasi merupakan aspek penting untuk terlaksananya proses penegakan hukum yang baik sesuai dengan tujuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat empiris dengan motode penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Padang dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang dilakukan sejak dikirimnya SPDP, penyerahan berkas perkara (Tahap I), penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar melalui Penyidik Polri Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar. Pemberian bantuan penyidikan oleh Polri kepada PPNS BPOM Padang apabila ada permintaan tertulis. PPNS BPOM Padang tidak meminta bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri dengan alasan bahwa PPNS BPOM Padang berusaha melakukan upaya persuasif terhadap tersangka agar kooperatif untuk datang memberikan keterangan kepada PPNS BPOM Padang. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi yaitu jumlah personil PPNS BPOM Padang belum memadai, kurang harmonis hubungan koordinasi, belum adanya bantuan penyidikan dari penyidik Polri serta kurangnya personil Polri yang mengemban fungsi Korwas PPNS pada Polda Sumbar. Hendaknya penyidik Polri (Korwas) berperan aktif dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM tanpa harus menunggu permintaan bantuan penyidikan dari PPNS. Diharapkan kepada PPNS BPOM Padang untuk meningkatkan koordinasi dengan meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri mulai dari awal penyidikan sampai selesainya proses penyidikan. Perlu adanya kerjasama antara Polri dan BPOM dalam menentukan peredaran obat dan makanan termasuk tindak pidana atau tidak. Kata Kunci : Koordinasi Fungsional, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipi