ANALISIS TEMUAN ASET TETAP PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) (Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Selayar)

ANALISIS TEMUAN ASET TETAP PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) (Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Selayar) Oleh: Adriyany Wiyawahyuni (Dibawah bimbingan Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak dan Firdaus SE. M.Si, Ak) Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan di Pemerintah Daerah tahun 2012 - 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara judgement sampling. Metode kuantitatif adalah metode pengolahan data yang dilakukan dengan statistik sederhana terhadap dokumen laporan keuangan di 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Indonesia yang terpilih sebagai sampel, yaitu Kab. Manokwari- Prov. Papua Barat, Kab. Kep. Selayar - Prov. Sulawesi Selatan, Kab. Kepulauan Aru - Prov. Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap yang paling sering menjadi temuan pada pemerintah daerah dari segi jumlah temuan adalah peralatan dan mesin. Sedangkan dari segi nilai temuan terbesar adalah aset jalan, irigasi dan jaringan. Pemerintah Daerah yang paling banyak jumlah temuan aset tetapnya tahun 2012 - 2014 adalah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari segi nilai temuannya adalah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan dari segi jumlah temuan adalah permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku dan permasalahan aset tetap belum memiliki sertifikat/bukti pendukung yang sah. Dari sisi nilai temuannya adalah permasalahan belum dilakukan/selesainya Inventarisasi & Penilaian (IP) dan permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah daerah diharapkan agar menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI terhadap temuan aset tetap yang terjadi, meningkatan etos kerja dan disiplin pengurus barang, meningkatkan koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap, serius dalam merencanakan dan meningkatkan target aset yang akan disertifikasi atau dilengkapi bukti pendukungnya, melakukan inventarisasi aset tetap untuk melengkapi data aset tetap secara lebih rinci dan akurat. Kata kunci : Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemerintah Daerah, Permasalahan Aset Teta