SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK REKLAME PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (DPKA) DI KOTA PADANG

Sumber penerimaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang sangat berperan penting salah satunya adalah pajak. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah dapat memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai macam program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, untuk dapat menin gkatkan kesejahteraan rakyat tentunya akan menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya sebag a i fasilitator dalam melayani publik, dan bagi masyarakat sendiri dapat memperoleh sesu atu yang diharapkan dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat adalah dengan adanya kegiatan pemungutan pajak. Pajak yang diberikan oleh masyarakat dapat digunakan ol eh pemerintah sebagai penunjang kegiatan pembangunan yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik yang terlihat dari berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh pemeri ntah, khususnya Direktorak Jendral Pajak dalam mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat atau Wajib Pajak. Dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi - informasi tentang perpajakan, dengan 2 demikian tentunya dapat m enjaring lebih banyak lagi wajib Pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan bertambahnya wajib pajak akan bertambah pula penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu bentuk penerimaan pajak tersebut adalah paja k daerah. Pajak daerah sendiri mungkin sudah diatur dalam undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD (pajak daerah dan retribusi daerah). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang p ribadi atau badan yang bersifat memak sa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang berguna bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memant apkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah mencakup semua aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dal am bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) di Kota Padang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengel ola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, DPKA Kota Padang harus lebih optimal dalam mengelola sumber - sumber pendapatan yang berada di Kota Padang. Dalam mengelola sumber - sumber pendapatan tersebut diharap kan dilakukan tanpa harus membebani masyarakat tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi Wajib Pajak yang menghindar. Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untu k meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah Kota Padang. DPKA kota Padang mengharapkan pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Retribusi di tiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh DPKA kota Padang adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengujik an suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemirintah. Pajak reklame tersebut t elah diatur dalam peraturan daerah kota padang nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. maka dari itu dalam rangka memenuhi studi program diploma III penulis mengangkat sebuah topik yang berjudul “ SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK REKLAME PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DI KOTA PADANG