PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 PERIHAL HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditujukan untuk keselamatan negara. Sehingga pemerintah dalam hal ini dapat bertindak lekas dan tepat. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Kaitan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Perihal Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa? Dan Bagaimana Implikasi Keberadaan Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis nomatif yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang, serta sumber seperti artikel, dokumen-dokumen, dan bukan dari hasil data lapangan. Sumber-sumber bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil pembahasan yang penulis dapatkan dari penelitian adalah sebagai berikut, Pertama, Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak sesuai dengan syarat kegentingan hal ikhwal yang memaksa. Pengembalian hak kedaulatan rakyat sudah sangat tepat. Akan tetapi, penulis tidak melihat bahwa kegentingan yang memaksa seperti yang telah dibahas dalam proses lahirnya Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengacu pada syarat Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Kedua, Implikasi Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian dengan hadirnya Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka ketentuan perihal pemilihan langsung, telah teratasi atau dengan kata lain telah mengalami harmonisasi