PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN PERKARA NOMOR 05/P3K/II/2016 OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG

Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha untuk menyeimbangkan kedudukan diantara para pihak. Selain itu, terjadinya perselisihan / sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang sebelumnya diselesaikan melalui pengadilan, terkadang tidak efektif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis sehingga, Undang-undang Perlindungan Konsumen memfasilitasi konsumen yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut (BPSK). Demi mengetahui dan melihat proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, saya melakukan penelitian terhadap sengketa pembiayaan konsumen Nomor 05/P3K/II/2016 di BPSK Kota Padang. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penyelesaian dan mekanisme pengambilan putusan perkara Nomor 05/P3K/II/2016 oleh Majelis BPSK Kota Padang, serta bagaimana pengawasan terhadap Majelis BPSK dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen perkara Nomor 05/P3K/II/2016 oleh BPSK Kota Padang. skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen Perkara Nomor 05/P3K/II/2016 belum berjalan sesuai aturan hukum, seperti lewatnya batas waktu penyelesaian sengketa dua puluh satu (21) hari kerja dan persoalan pengambilan putusan yang tidak dihadiri dan diketahui oleh salah satu Majelis, selain itu, tidak ditandatanganinya relas putusan yang diberikan kepada penggugat oleh ketiga majelis sehingga, berpengaruh terhadap kekuatan hukum putusan. Pengawasan terhadap majelis tidak ada diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan maupun aturan lainnya. Pengawasan hanya dilakukan langsung oleh Ketua BPSK. Tidak hanya oleh Ketua BPSK, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat, anggota / majelis BPSK. Ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota / majelis BPSK dapat melaporkan ke Komisi Kehormatan BPSK. Demi meningkatkan dan efektifnya kinerja BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa konsumen, sangat perlu peran semua pihak untuk mendorong dan mengawasi kinerja BPSK tersebut, terutama pemerintah. kata kunci : BPSK, Penyelesaian Sengketa Konsume