SISTEM DAN PROSEDUR PELELANGAN ASET PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah penyediaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, dilaksanakan secara swakelola oleh penyedia barang dan jasa. Pengguna barang dan jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan unit kerja atau proyek tertentu. Pengadaan barang dan jasa di atur dalam Keppres no 80 tahun 2003 kemudian di revisi dengan Perpres no.54 tahun 2010. Keputusan presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebgaian atau seluruh nya dibiayai oleh APBN/APBD. Dengan tujuan pelaksana dapat menggunakan anggaran secara efisien,efektif,terbuka dan bersaing,transparan dan akuntabel. Meskipun telah di atur dengan Keppres tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tetapi dalam kenyataannya pelaksana pengadaan barang dan jasa ini masih menggunakan biaya yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab negara mengalami kerugian/defisit keuangan yang mengakibatkan perekonomian Indonesia makin buruk dari tahun ke tahu