Pembaruan Utang Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Oleh Bank (Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh)

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan pengusaha dari kekurangan modal. Jika seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya, maka akan menimbulkan masalah bagi nasabah itu sendiri dan juga bagi perbankan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pengalihan utang. Berdasarkan Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara umum cara yang digunakan untuk melakukan pengalihan utang dapat dilakukan melalui pembaruan utang atau dikenal juga dengan istilah Novasi. Pembaruan utang merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Salah satu bentuk dari pembaruan hutang adalah adanya debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang harus mendapat persetujuan kreditur (novasi subjektif pasif). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembaruan utang dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh, serta untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum terhadap status debitur dalam pembaruan utang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan data lapangan yang berkaitan dengan judul yang selanjutnya pengolahan data dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa proses pembaruan hutang dimulai dari permohonan debitur baru pada bank nagari yang untuk selanjutnya bank akan melakukan penilaian berdasarkan prinsip 5 C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy (5C). Pembaruan utang tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Perjanjian Kredit awal akan menjadi hapus dengan dipenuhinya kewajiban debitur lama pada kreditur, dan selanjutnya akan berlaku Perjanjian Kredit baru dengan debitur baru. Dalam kenyataannya pada saat penandatangan akta perjanjian ikutan/acesoirnya notaris/PPAT kadangkala tidak menjamin kepastian tanggal dan nomor akta. Kata Kunci : Pembaruan Utang, Fasilitas Kredit Modal Kerja