PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK Pengelolaan pasar tradisional menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap pasar tradisional, pemerintah daerah melalui salah satu SKPD tertentu harus membuat suatu perencanan, melaksanakan dan melakukan pengendalian terhadap rencana tersebut agar pengelolaan terhadap pasar tradisional dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melakukan pengelolaan terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang merupakan salah satu aset atau barang milik daerah Kota Sungai Penuh. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar dan berusaha untuk mengelola pasar dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa sumber keuangan Kota Sungai Sungai Penuh hanya berasal dari beberapa aset saja, dan dapat dikatakan sumber keuangan Kota Sungai Penuh banyak berasal dari pasar tradisional ini. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh ? 2) Mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan? 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan Kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1)Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melalui Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh bekerjasama untuk melaksankan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional tanjung Bajure dengan melakukan penataan kembali terhadap pasar 2) Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena terkendala dengan masalah aset yang masih banyak belum diserahkan,masalah jadwal pembangunan, dan masalah pembebasan lahan. 3) Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan adalah pemerintah daerah bersama dengan DPRD melaporkan kepada Gubernur terkait masalah aset dan Gubernur menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri serta menunda jadwal pembangunan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kata Kunci : Pengelolaan, Pasar Tradisional, dan Aset Daera