Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar Kota Padang

Pengenalan mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat khususnya dunia kerja memang sangat di butuhkan, mengingat masih tingginya tingkat pengangguran yang dialami lulusan–lulusan perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan antara teori yang dipelajari diperkuliahan dengan realita di lapangan. Untuk itu sebelum mahasiswa dinyatakan lulus, diberikan kesempatan untuk menimba ilmu melalui pengalaman secara langsung sesuai dengan program studi masing–masing. Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan yang disebut magang. Perpaduan antara praktisi dan teoritis diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi persaingan didunia kerja. Dengan adanya prosedur yang demikian, pada kesempatan ini penulis mencoba membahas mengenai “Sistem Dan Proses Akuntansi Pada Bendahara Pengeluaran Di Dinas Pendidikan Kota Padang”. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba (nirlaba). Menurut PP 24 tahun 2005 yang terakhir direvisi menjadi PP 71 tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mendefinisikan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematika dari prosedur akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 (tentang pengelolaan keuangan daerah) sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur mulai pengumpulan data, pencatatan pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Cara–cara yang digunakan oleh setiap SKPD dalam melaporkan informasi keuangan berfariasi, tergantung sumber daya yang dimiliki. Akuntansi sektor publik, merupakan pelaporan informasi yang tidak berorientasi pada perhitungan laba, melainkan penyediaan layanan publik yang mengisyaratkan akuntabilitas yang transparansi terhadap masyarakat selaku pengguna laporan keuangan. Itu artinya cakupan publikasi pelaporan akuntansi di pemerintahan sangat luas, tidak sebatas pengambil kebijakan saja. Lain halnya dengan akuntansi perusahaan yang hanya elemen–elemen tertentu yang berhak untuk mengetahui perkembangan keuangan dan kemungkinan–kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang. Penulis mengambil judul ini karena ingin mengetahui lebih jauh mengenai penatausahaan penerimaan, pengeluaran serta pengakuan terhadap aset daerah dalam prosedur akuntansi sektor publik. Serta dapat memberikan penjelasan dalam setiap tahapan–tahapan pencatatan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tentang pelaporan keuangan, baik secara manual maupun pelaporan secara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus sesuai Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi yang digunakan adalah software Sistem Aplikasi Keuangan Dan Akuntansi (SAKTI) versi 3.25 yaitu peranti lunak (software) keuangan dan akuntansi untuk lingkungan pemda yang membantu pengguna dalam memahami dan menyederhanakan proses penatausahaan serta proses akuntansi secara otomatis di lingkungan pemerintah daerah. Pelaporan keuangan secara Manual tentunya berbeda dengan pelaporan secara SIPKD. Pelaporan keuangan secara SIPKD mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya : Kelebihan SIPKD : 1. Proses akuntansi dilakukan secara otomatis dan cepat serta memudahkan dalam penatausahaan. 2. Proses penghimpunan data bisa dilakukan secara keseluruhan. 3. jenis laporan yang dihasilkan SKPD dapat dilihat seluruh SKPD lainya demi mewujudkan Transparansi. Kelemahan SIPKD : 1. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian data, SKPD tidak bisa sewaktu–waktu merubahnya, harus BUD yang memperbaikinya. 2.Terkadang pengisian data agak lambat, karena semua SKPD sudah menggunakan sistem ini. Kelebihan Pelaporan keuangan Manual ini adalah apabila terjadi kesalahan pada laporan keuangan, maka SKPD bisa memperbaiki sendiri laporan keuangan tersebut. Kelemahan pelaporan keuangan manual adalah proses pengerjaan pelaporan dilakukan secara bertahap dengan proses yang lama dan jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan, maka BUD akan lambat juga dalam menyelesaikan laporan keuangan gabungan Informasi publik merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memberikan ruang sebesar–besarnya terhadap siapa saja yang menginginkan informasi tersebut. Regulasi–regulasi terkait dengan prosedur pelaporan keuangan diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Sistem Pencatatan dan PMK Nomor 238/05 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Seperti yang diketahui, begitu banyaknya kasus–kasus keuangan yang merugikan Negara yang terindikasi dari kurang baiknya penyajian informasi keuangan bahkan percobaan rekayasa untuk kepentingan perorangan bahkan golongan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa, begitu mudahnya merekayasa/memanipulasi sistem pencatatan keuangan. Ini berarti menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi di Negara ini. Pentingnya mempelajari akuntansi pemerintahan ini terlepas dari latar belakang syarat kelulusan penulis dari program Diploma III Universitas Andalas dan sebagai warga Negara yang baik, kita berhak untuk mengetahui dan mengaspirasikan pendapat bila terjadi pelanggaran–pelanggaran dalam penyajian informasi kepada publik