PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PERKARA NOMOR : 14/G/2015/PTUN-PDG

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PERKARA NOMOR : 14/G/2015/PTUN-PDG (Febby Hardiyanti, 1210113115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63+vii halaman, 2016) ABSTRAK Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Adanya peradilan khusus pada konsep negara hukum menunjukan adanya perlindungan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Dibentuknya Undang-Undang Nomor Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan khusus menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara. Salah satu bentuk penyelesaian melalui putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, diharapkan putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Namun adakalanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga masih belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak yang menang dalam sengketa tersebut. Salah satunya yaitu putusan Nomor: 14/G/2015/PTUN-PDG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG. Selain itu juga untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap Putusan Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka hasil yang didapatkan antara lain; 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG yaitu adanya pembatasan wewenang melakukan mutasi oleh kepala daerah yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 2) Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tidak dilaksanakan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan atau dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Kata Kunci: Putusan, Pelaksanaan Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negar