Mekanisme Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang

Sejalan dengan lajunya perkembangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat indonesia, dimana perekonomian masyarakat indonesia berkembang dengan cepatnya, maka setiap bidang pekerjaan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah yang maksimal diperlukan kerjasama yang baik. Bentuk dari kerja sama itu tidak saja ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetapi lebih penting lagi antara instansi pemerintah dan masyarakat harus ada kerjasama dan koordianasi diantara satu sama lainnya. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu demi masyarakat adil dan makmur, sehingga dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya dari sektor pajak yang merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: Hasil pajak daerah (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air) Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dari pajak daerah diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh perorangan pribadi. Kendaraan bermotor sendiri merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. Mencermati latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Mekanisme Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedalam bentuk tugas akhir dengan judul : “MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA UPTD SAMSAT KOTA PADAN