Perencanaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Perkembangan Koperasi dan UMKM ini langsung dibawah pengawasan pemerintah. Agar pemerintah dapat mengawasi dan mengukur setiap perkembangan serta memberikan arahan kepada pelaku yang terbentuk dalam Koperasi dan UMKM berjalan sesuai dengan ketentuannya. Saat ini dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting. Koperasi dan UMKM merupakan jenis unit usaha yang paling banyak melibatkan rakyat Indonesia. Dengan adanya Koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha, keterampilan pengelolaan usaha sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha dari pemerintah untuk masyarakat dan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2015-2019. Di Indonesia saat ini Koperasi menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Dalam periode 2009-2013, jumlah unit koperasi dan anggota koperasi terus mengingkat tiap tahunnya. Gambaran ini menunjukkan kebutuhan terhadap kebijakan pemberdayaan koperasi yang difokuskan pada perbaikan prinsip-prinsip koperasi dan penguatan dalam pengelolaan koperasi, serta peran aktif anggota koperasi perlu diperkuat untuk mempercepat kemandirian koperasi. Tetapi koperasi masih saja mengalami permasalahan yang berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha. Perlu dilakukan perbaikan, agar potensi koperasi semakin maju dan mampu membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui upaya yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan. Untuk mengurangi resiko yang akan merugikan koperasi itu sendiri. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia saat ini merupakan populasi unit usaha sebagai yang terbesar. Hal ini terlihat dalam kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. Secara umum kinerja UMKM cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang besar. Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memliki daya tahan lebih baik terhadap krisis karena struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM lebih fleksibel dalam menyesuaikan perubahan pasar. Ini yang menjadikan UMKM digunakan sebagian masyarakat sebagai sumber utama penghidupan. UMKM juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, peran sistem pendukung kurang optimal, kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Padahal UMKM memiliki potensi pengembangan dengan adanya perubahan perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam kemudian bergerak ke perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Ini membuat peluang bagi UMKM untuk mengandalkan produk berbasis keterampilan, ilmu pengetahuan dan inovasi. Dari perkembangan Koperasi dan UMKM diatas, upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk ikut dalam meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM di masa yang akan datang adalah meningkatkan akses informasi terkait pengembangan Koperasi dan UMKM, penyediaan modal oleh pemeintah dan lembaga keuangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga pemerintahan daerah di tuntut untuk menyusun perencanaan pengembangan daerah termasuk pengembangan Koperasi dan UMKM di Sumatera Barat dalam bentuk RPJMD. Agar perencanaan tersebut dapat tercapai, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat di tunjuk untuk melaksanakan rencana penengembangan dalam bentuk Restra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi dan UMKM yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Karena Dinas Koperasi dan UMKM paling berperan dalam pengembangan Koperasi dan UMKM itu sendiri. Berdasarkan Restra Dinas Koperasi dan UMKM 2010-2015. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM di Sumatera Barat sesuai dengan visinya “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, berorentasi pasar dan berbasis sumberdaya lokal pada tahun 2015,” strategi yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah : a. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan UKM. c. Peningkatan iklim usaha KUMKM. d. Meningkatkan promosi untuk merebut peluang pasar yang tersedia. e. Melakukan perluasan jaringan pasar melalui pola kemitraan. f. Melakukan kerjasama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan perkuatan modal bagi KUMKM. g. Peningkatan SDM KUMKM dan aparat pembina. h. Pemantapan kemampuan (kapasitas) usaha KUMKM. Oleh karena itu, perkembangan Koperasi dan UMKM tidak lepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintah. Baik dari segi merencanakan pengembangannya maupun dari segi memberikan dukungan dalam peningkatan kinerjanya. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana peran pemerintah merencanakan pengembangan Koperasi dan UMKM di Sumatera Barat. Kerena itu, penulis mengangkat ketertarikan tersebut dalam laporan magang dengan judul “PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI SUMATERA BARAT OLEH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT