Penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Putusan No.04/Pdt.G/2013/PN.LBS Tentang Perkara Sengketa Perjanjian Pemborongan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman” perjanjian pemborongan bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping antara CV. Bina Perdana Abadi sebagai pihak pemborong dengan Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Lubuk Sikaping yaitu Direktur Rumah Sakit sebagai pihak yang memberi tugas. Permasalahan yang timbul ialah masalah pemutusan kontrak yang dilakukan sepihak oleh PPK RSUD Lubuk Sikaping atas perjanjian yang telah dilakukan. Sementara pihak pemborong yang tidak menerima mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping hingga pada penyelesaian...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap jamin...
Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemer...
Salah satu sektor pembangunan yang hampir tidak terpengaruh oleh sistem kuota atau resesi ekonomi ad...
ABSTRAK Penulisan Hukum yang berjudul tinjauan tentang pengajuan kasasi terhadap putusan Praperadila...
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Tuj...
Penelitian bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Tujuan pelaksanaan pemekaran kecamatan RAHT. (2) Meng...
Analisis data ini bertujuan untuk menguraikan data yang didapat dari hasil penelitian.Data ini akan ...
Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatk...
Skripsi ini berjudul “Tandan Berduri: Pekerja PT Tidar Kerinci Agung di Nagari Talao Sungai Kunyit, ...
Kata Kunci : Analisis, Pelayanan Publik , Puskesmas Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksa...
Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan indikator-indikator yang penting dalam k...
Pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan unt...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pembinaan Klub Bola Voli Persatuan Olahraga Pela...
Judul penelitian ini Analisis Kerjasama Antardesa Melalui Pendirian BUMDES Bersama Nusantara Guna Pe...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap jamin...
Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemer...
Salah satu sektor pembangunan yang hampir tidak terpengaruh oleh sistem kuota atau resesi ekonomi ad...
ABSTRAK Penulisan Hukum yang berjudul tinjauan tentang pengajuan kasasi terhadap putusan Praperadila...
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Tuj...
Penelitian bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Tujuan pelaksanaan pemekaran kecamatan RAHT. (2) Meng...
Analisis data ini bertujuan untuk menguraikan data yang didapat dari hasil penelitian.Data ini akan ...
Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatk...
Skripsi ini berjudul “Tandan Berduri: Pekerja PT Tidar Kerinci Agung di Nagari Talao Sungai Kunyit, ...
Kata Kunci : Analisis, Pelayanan Publik , Puskesmas Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksa...
Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan indikator-indikator yang penting dalam k...
Pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan unt...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pembinaan Klub Bola Voli Persatuan Olahraga Pela...
Judul penelitian ini Analisis Kerjasama Antardesa Melalui Pendirian BUMDES Bersama Nusantara Guna Pe...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap jamin...
Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemer...