PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG

(Elvi Sandriyani, NIM.1420123012, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 115 halaman) Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada prinsipnya pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Menteri membentuk Majelis Pengawas, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : 1) Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Padang, 2) Tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku pejabat umum yang ditemukan dalam pemeriksaan, 3) Faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dalam hal pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang. Metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan/atau survey di lapangan, data skunder diperoleh dari perundang-undangan dan buku-buku, yang dianalisa secara kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan landasan teori dan peraturan perundang-undangan. Populasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah dengan sampel secara purposif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal pemeriksaan protokol Notaris di Kota Padang belum terlaksana secara optimal, meskipun dapat dikatakan efektif dengan adanya peningkatan terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris dalam hal pemeriksaan terhadap protokolnya. Kata kunci : Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah Notari