KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEKANBARU KOTA

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sarana yang banyak menjadi sorotan masyarakat luas adalah keberadaan lembaga keuangan non bank yaitu PT.Pegadaian. Salah satu bidang usaha yang ditawarkan PT. Pegadaian adalah kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) dimana barang jaminan tetap berada di tangan debitur (pemberi fidusia) dan bukti hak kepemilikannya berada di tangan kreditur (penerima fidusia). Penyaluran kredit angsuran sistem fidusia ini juga tidak menutup kemungkinan debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi yang dilakukan debitur ini merupakan dasar untuk dilakukannya eksekusi terhadap barang jaminan yang berada dipenguasaan debitur. Dalam penulisan ini penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu : 1)Bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan/ tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, 2)Bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia yang didaftarkan/ memiliki sertifikat jaminan fidusia, 3)Apakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sudah mencerminkan kepastian hukum bagi para pihak. Metode peneletian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melihat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Pada PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terlihat bahwa proses ekeskusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan/ tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, langkah awal yang akan ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) lebih ke upaya persuasif yaitu mengedepankan musyawarah atau negosiasi agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang didaftarkan/ memiliki sertifikat jaminan fidusia sama dengan proses eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang membedakannya adalah hak privelege (hak untuk didahulukan pembayaran dibandingkan kreditur lain), pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sudah mencerminkan kepastian hukum bagi para pihak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota karena tahapan eksekusi objek jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemahaman tentang jaminan fidusia ini belum terlalu dipahami oleh masyarakat maka PT. Pegadaian (Persero) sebaiknya perlu melakukan penyuluhan hukum tentang fidusia secara umum dan konsekuensinya sehingga nasabah lebih paham tentang fidusia dan bertambah minat untuk memakai jasa PT. Pegadaian (Persero) dalam memperoleh dana