PENERAPAN KETENTUAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibidang pemerintah telah terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (demokratic and good governance). Hal ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (2). Dalam institusi pemerintah telah dikenal instrumen penilaian kerja bagi PNS yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Berangkat dari proses penilaian yang tidak obyektif dan terukur serta kurangnya manfaat atas penilaian kerja ini DP3 tidak lagi ditempatkan sebagai alat utama untuk mengukur dan melihat prestasi Pegawai Negeri Sipil, sehingga keberadaan DP3 semakin lama hanyalah bentuk-bentuk sebuah hasil proses formalitas yang sama sekali tidak berpengaruh signifikan bagi perjalanan karier pegawai dan keberlangsungan organisasi tempatnya bekerja. Lahirnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dalam kebijakan ini digunakan pendekatan baru dalam mengukur kinerja PNS yaitu melalui penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku kerja. Hal ini tentu berbeda dengan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disingkat DP3 sebelumnya yang berlaku sama untuk seluruh PNS. Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana Penerapan Ketentuan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ? 2) Bagaimana Penerapan Ketentuan Penilaian Kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti untuk pernerapan ketentuan mengenai penyusunan SKP berdasarkan PP No.46 tahun 2011 masih belum sesuai, masih ada beberapa hal yang masih belum dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Untuk unsur-unsur SKP sudah berpedoman kepada PERKA BKN No. 1 Tahun 2013. Selanjutnya untuk penerapan ketentuan penilaian terhadap PNS melalui SKP, dalam hal penghitungan penilaian SKP sudah tidak lagi menggunakan penghitungan manual menggunakan rumus yang berada di dalam PERKA BKN No.1 tahun 2013, pegawai di BKD Provinsi Sumatera Barat sudah menggunakan Microsoft Excel yang disetting oleh Badan Kepegawaian Negara untuk mempermudah pejabat penilai memberikan penilaian terhadap SKP