PENGESAHAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS OLEH LURAH DI KOTA BUKITTINGGI

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada prakteknya pembuatan surat keterangan ahli waris masih menggunakan penggolongan penduduk sesuai dengan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69, yang digunakan untuk pendaftaran tanah bagi golongan penduduk asli atau pribumi disahkan oleh Lurah, Tiongha oleh notaris dan Keturunan Asia lainnya oleh Balai Harta Peninggalan padahal penggolongan penduduk atau diskriminasi ini sudah dihapuskan sesuai dengan Pasal 27 (ayat 1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Tetapi pada prakteknya masih banyak masyarakat menggunakan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah bagi pribumi untuk pendaftaran tanah serta untuk kepentingan lainnya seperti perbankan ataupun asuransi dengan bentuk surat yang bermacam-macam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pengesahan surat keterangan ahli waris oleh Lurah, bentuk atau format surat keterangan waris serta kedudukan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis peneliti memperoleh data dari bahan-bahan hukum dan wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pembuatan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan dikuatkan Camat hanya denga melampirkan surat keterangan kematian pewaris, kartu tanda penduduk ahli waris, kartu tanda penduduk para saksi ,dan surat pernyataan ahli waris, kemudian surat keterangan ahli waris ini bentuk surat yang digunakan bervariasi serta kedudukan suratnya masih sebagai surat di bawah tangan. Kata Kunci : Pengesahan, Surat Keterangan Ahli Waris dan Lurah