PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TUAPEJAT

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi. Untuk mengungkap apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu penyidikan, Mengenai proses penyidikan pada umumnya sama, begitu juga pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, hanya saja ditambah dengan beberapa ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat, b) Kendala-kendala yang ditemui Jaksa dalam melaksanaan kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Kendala-kendala dalam penyidikan adalah jauhnya jarak antara pulau satu dengan pulau yang lain, sulitnya menghadirkan saksi dan ahli. Guna perbaikan kedepan maka diperlukan alat trasportasi yang memadai untuk menjangkau tiap-tiap pulau agar lebih efektifnya kinerja jaksa dalam menyidik tindak pidana korupsi dan lebih menghemat wakt