ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan dalam dua dekade terakhir yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan Negara baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti Negara Indonesia ini. Ditambah dengan adanya sistem desentralisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membentuk jiwa kemandirian di tiap daerah di Indonesia. Desentralisasi sendiri berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta pertanggung jawaban atas pemakaian anggaran yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Reformasi pengelolaan keuangan Negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Perubahan tersebut juga memperkenalkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam penyusunan anggaran pemerintah. Pada peraturan perundang-undangan No. 58 Tahun 2005 yang mempedomani Undang-undang No.17 Tahun 2003 berkenaan pengelolaan keuangan Daerah merupakan implementasi dari terlaksananya sistem desentralisasi di Indonesia. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem sentralisasi yang dianut sebelumnya. Tiap daerah mampu mengembangkan potensi apapun yang ada pada wilayahnya untuk dapat menghasilkan penghasilan yang besar untuk dapat mensejahterakan daerahnya. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif. Diantaranya ketimpangan antar daerah karena tidak semua daerah yang siap dengan sistem desentralisasi tersebut. Ketimpangan penghasilan antar daerah diatasi dengan adanya dana perimbangan yang di transfer ke daerah yang pendapatannya dibawah rata-rata daerah lainnya. Transfer yang dilakukan pemerintah pusat ke setiap daerah dilakukan dengan sistem peradilan dengan mengikuti perundang-undangan dan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diwajibkan pula melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat dalam bentuk laporan yang selanjutnya akan di periksa oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk memastikan kelayakan dari laporan tersebut. Laporan pemerintah daerah berisi pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya merupakan keuangan Negara. Laporan-laporan akan diperiksa berdasarkan standar-standar pemeriksaan yang telah ada. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau pemeriksa. Pemeriksaan juga merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Sementara itu, tanggung jawab keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah, lembaga Negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparansi dengan memerhatikan ras keadilan dan kepatuhan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berpedoman pada ketiga jenis pemeriksaan tersebut, penulis ingin memfokuskan kepada pemeriksaan kinerja yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perencanaan anggaran di tahun setelahnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan judul “ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG