Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 Di Kabupaten Serdang Bedagai

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan Bupati dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, maka DPRD masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah tersebut karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang akan menjadi objek penelitian diantaranya : (1) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai (2) Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2010-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan yaitu : data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan data skunder, sumber data skunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai adalah dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Kedua, hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD berasal dari internal dan eksternal dewan. Hambatan imternal yaitu masalah pendidikan, pengalaman, kondisi sosial ekonomi, program kerja yang tidak jelas dan tidak terarah. Hambatan eksternal meliputi kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD, Partisipasi masyarakat dan media yang kurang