Sistem dan Prosedur Kerjasama Dengan Konsultan Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada dasarnya suatu kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kerjasama ini diawali dengan pertemuan antara satu pihak dengan pihak lainnya (mitra kerja) untuk membicarakan tentang kerja sama yang akan dilakukan. Maka dari itu untuk dapat mempertahankan eksistensi sebuah p erusahaan, perusahaan itu harus lah dapat memp erluas jaringan dengan melakukan kerja sama dengan pihak - pihak tertentu. Yang tujuannya tidak lain untuk membantu aktivitas - aktivitas dalam sebuah perusahaan dan dengan adanya kerjasama, sebuah perusahaan akan dapat berkembang secara cepat. Melalui hubunga n kerjasama inilah perusahaan akan dapat memperoleh manfaat - manfaat dari setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh sebuah p erusahaan dengan mitra kerjanya. (Hernoko,2008) Kerjasama dengan mitra kerja pada sebuah perusahaan sangat erat hubunganya den gan kelancaran aktivitas perusahaan, sebab dengan adanya jalinan kerjasama sebuah perusahaan dengan mitra kerja ini, akan membawa sebuah perusahaan ke dalam kesuksesan. Perusahaan bisa mencapai sukses jika didukung dan mendukung mitra kerjanya. Intinya kes uksesan d alam sebuah perusahaan dapat diraih melal ui kerja sama dengan mitra kerja. Pentingnya prosedur dan sistem dalam pelaksanaan kerjasama, agar kegiatan kerjasama dapat direncanakan dan dilaksanakan tersususn secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuan pada suatu lembaga pemerintahan membutuhkan keterikatan kerjasama dari pihak lain, seperti pada dinas pemerintahan umum membutuhkan jasa konsultan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurut peraturan presiden Nomor 5 4 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada beberapa metode pemelihan penyedia jasa konsultan : 1. Seleksi a. Seleksi umum : secara prinsip penyedia pemilihan jasa konsultan menggunakan metode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapat menggunakan metode pemilihan penyedia jasa konsultan lainnya. b. Seleksi sederhana : bersifat sederhana dan nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Penunjukan Langsung, (Perpres RI No. 54 Tahun 2010 pasal 44). 3. Pengadaan langsung, nilai maksimal Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan kebutuhan operasional. 4. Sayembara, merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan