PELAKSANAAN PENAGIHAN IURAN BAGI PESERTA YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KOTA PADANG

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan bahwa BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam hal masa transisi dari kegiatan penyelenggaraan asuransi ini, tentu juga ada kendala dan permasalahan yang dihadapi BPJS terutama menyangkut dengan iuran wajib yang mesti disetorkan oleh peserta BPJS sesuaidenganPeraturan PresidenNomor 12 tahun2013 tentangJaminanKesehatanPasal 16 ayat (1),(2),dan (3).Terkait iuran wajib yang mesti disetorkan oleh peserta, BPJS tetap harus sesuai dengan asas-asas BPJS itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 2a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan.Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merumuskannya dalam 2(dua) rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana BPJS Kesehatan Kota Padang melaksanakan penagihan iuran kepada peserta yang tidak membayar dan yang kedua adalah apa saja kendala yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Kota Padang dalam melakukan penagihan kepada peserta yang tidak membayar.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (sosiological research) yang menekankan pada kenyataan dilapangan. Metode ini mengkombinasikan hasil dari data primer dengan data sekunder, yang mana hasil dari penelitian didapatkan data Peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang yang mempunyai tunggakan adalah sebesar 1.016.645 jiwa dan 15 badan usaha. Untuk menghindari defisit maka BPJS Kesehatan Kota Padang melakukan Penagihan melalui kolektor preminya bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang tertuang dalam kontrak kerjasama Nomor:167/KTR/Divre-II/0914 dan Nomor:B-2006/N.3/Gs.1/09/2014 yang mana kejaksaan bertindak sebagai pengacara Negara yang bertugas mewakili Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.Masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Kota Padang dalam menagih iuran yang tidak dibayarkan oleh pesertanya adalah dengan jauhnya lokasi tempat tinggal dari peserta tersebut dikarenakan BPJS Kota Padang anggotanya tidak hanya berasal dari kota Padang saja melainkan juga berasal dari kota Pariaman, Kab.Padang Pariaman, dan Kab.Pesisir Selatan, peserta mandiri yang tidak tercantum alamatnya sebagaimana yang telah didata oleh BPJS dikarenakan peserta tersebut telah pindah alamat namun tidak melapor dan tidak melanjutkan pembayaran iuran. Kendala lainnya yang datang dari badan usaha – badan usaha yang telah dilikuidasi. Untuk itu alangkah baiknya agar BPJS Kesehatan di Kota Padang selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatasi segala macam bentuk kendala dengan cara persuasif sehingga peserta BPJS Kesehatan menjadi percaya dan nyaman.Agar Pemerintah lebih giat membantu BPJS Kesehatan di Kota Padang.Agar diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibanya sebagai peserta BPJS.Agar BPJS bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik terkait pesertanya yang pindah alamat