PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENAHANAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) (Studi Di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam upaya menegakakan hukum dan keadilan serta melindungi HAM. Tidak hanya itu, pelaksanaan dari setiap pasal-pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat perlu diperhatikan. Selain itu, juga telah diatur beberapa ketentuan salah satunya mengenai penahanan. Ketika melakukan penahanan seorang penyidik juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar?,2) Apakah kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP?, 3) Bagaimana Upaya yang diambil dalam menanggulangi permasalahan terhadap pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP ?. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga seringkali ditemui pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. 2) kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP yaitu pertama dari pihak tersangka, ditemukan bahwa tersangka masih belum paham dengan hak-hak tersangka tersebut. Kedua, dari pihak penasehat hukum, penyidik menghalang-halangi penasehat hukum untuk berhubungan dengan tersangka. 3) Upaya yang diambil dalam menanggulangi permasalahan terhadap pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP yaitu pertama dari pihak tersangka, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka terhadap hak-haknya ketika ditahan. Dan kedua dari pihak penasehat hukum, upaya yang dilakukan dengan melaporkan pada saat dipengadilan