Sistem Akuntansi dan Prosedur Pemberian Kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tambun Ijuk Kabupaten 50 Kota

Terdapat berbagai peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah proses pembayaran atau transaksi keuangan. Pada zaman dahulu, sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran, manusia dalam bertransaksi melakukan pembayaran dengan cara menukar barang yang akan dibeli atau diinginkan dengan barang yang dimiliki, yang kemudian disebut dengan barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, barter sendiri dirasakan kurang efisien karena setiap hari manusia harus membawa barang yang yg ingin ditukar guna berjaga-jaga apabila mereka ingin membeli barang diperjalanan. Oleh karna itu, manusia mulai berfikir untuk menciptakan suatu alat pembayaran yang sederhana dan ringkas, yang kemudian disebut dengan uang. Perkembangan jaman yang semakin maju membuat uang tidak hanya sebagai alat pembayaran namun juga sebagai instrumen hutang, di mana apabila ada orang yang membutuhkan uang maka orang lain yang memiliki kelebihan uang dapat meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, lambat laun dirasakan perlu adanya timbal balik dari peminjam kepada pemilik uang dalam proses peminjaman uang tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah bunga (interest) dalam masyarakat. Timbul lah pertanyaan apabila ada orang yang memiliki uang lebih tetapi tidak banyak jumlahnya dan ingin meminjamkan uang tersebut kepada orang lain, serta adanya orang yang tidak memiliki uang namun ingin 2 meminjamkan uang kepada orang lain. Hal ini lah yang mendorong tumbuhnya institusi perbankan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Baik Bank Umum maupun BPR secara garis besar mempunyai fungsi yang sama dalam melaksanakan tugasnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih 3 diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebut diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan. Maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. PT Bank Pekreditan Rakyat Tambun Ijuk didirikan dengan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut bank melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit