FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Pidana mati merupakan jenis pidana pokok terberat yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beratnya ancaman pidana mati dikarenakan jenis pidana ini menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Walaupun begitu, hingga saat ini pidana mati masih diterapkan di Indonesia. Di dalam praktiknya, seringkali terjadi penundaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut padahal perkaranya telah memperoleh putusan kekuatan hukum tetap. Sepatutnya eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap itu perlu disegerakan, karena hal ini menyangkut kepastian hukum terpidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang “Faktor Penyebab Penundaan Eksekusi Pidana Mati pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ”.Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; 2) Bagaimanakah relevansi penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap asas kepastian hukum. Penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Faktor penyebab yang dapat menyebabkan penundaan ekseksusi pidana mati yaitu tidak ada aturan yang mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi pidana mati, terpidana mati yang hamil, hak untuk menyampaikan pesan terakhir terpidana, rentang koordinasi eksekusi pidana mati yang pengaturannya kurang jelas serta tidak rinci, dan diperlukannya banyak biaya untuk eksekusi pidana mati. Terkhusus pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak, yang dibatasi pada perkara nomor 117/PID.B/2013/PN.SIAK dan perkara nomor 370/PID.B/2014/PN.SIAK diketahui bahwa penyebab penundaan eksekusi adalah terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi dan belum adanya surat perintah pelaksaan eksekusi dari Kejaksaan Agung. 2) Penundaan eksekusi pidana mati pada perkara yang diteliti memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, yaitu tentang kepastian hukum terpidana yang menunggu kapan akan dieksekusi serta kepastian apakah akan dieksekusi atau tidak