IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI (AIR PANAS BUKIK GADANG) NAGARI KOTO ANAU KECAMATAN LEMBANG JAYA UNTUK USAHA PARIWISATA KABUPATEN SOLOK

IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI (AIR PANAS BUKIK GADANG) NAGARI KOTO ANAU KECAMATAN LEMBANG JAYA UNTUK USAHA PARIWISATA KABUPATEN SOLOK (Diana Febrita Sari, 1210112015, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 halaman) ABSTRAK Secara konstitusional, seluruh kekayaan sumber daya alam termasuk yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumber daya alam. Salah satunya yaitu energi panas bumi yang pemanfaatannya terbagi atas dua, yaitu pemanfaatan langsung yang digunakan untuk wisata, agrobisnis, industri dan kagiatan lainnya yang menggunakan energi panas bumi. Kemudian pemanfaatan tidak langsung yang digunakan untuk kegiatan kelistrikan. Permasalahan dalam panelitian ini adalah: 1) Mengapa izin pemanfaatan langsung panas bumi untuk kegiatan wisata di Kabupaten Solok tidak ada dan perizinan apa saja yang terkait dengan pemanfataan langsung Panas Bumi 2) Kendala dari izin pemanfaatan panas bumi ini dan upaya penanggulanggannya.Seperti yang terjadi di Kabupaten Solok dimana mengembangkan potensi wisata dengan menggunakan sumber daya alam yaitu sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas yang kemudian dikelola untuk kegiatan wisata pemandian air panas. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara dengan stakeholder terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupeten Solok belum memiliki izin pemanfataan langsung panas bumi dan usaha wisata pemandian air panas Bukik Gadang Kabupaten Solok hanya memiliki izin penginapan sedangkan izin usaha wisata pemandian air panas tidak ada dan izin pemanfataan langsung panas bumi juga tidak ada dikarenakan belum ada aturan khusus yang membicarakan soal pemanfaatan langsung panas bumi baik ditataran nasional maupun daerah. Kemudian terjadinya konflik antara masyarakat dan pengelola mengenai pengelolaan pemandian air panas ini. Serta kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengelolaan pariwisata, jika dikembangkan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kata kunci : izin, pemanfaatan langsung panas bumi, pariwisata