PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM RANGKA PENGURUSAN PENSIUN JANDA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 0168/PDT.P/2014/PA.PDG)

PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM RANGKA PENGURUSAN PENSIUN JANDA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 0168/PDT.P/2014/PA.PDG) (Sri Riska Putri, BP 1210113014, Hukum Perdata Murni, PK I Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 65 Hlm) ABSTRAK Hukum perkawinan Indonesia menentukan bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Kemudian setiap perkawinan harus dicatatkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya bersifat legalitas formal. Wujudnya, akta nikah sebagaimana pencatatan peristiwa kehidupan penting lainnya. Seperti dalam halnya pengurusan pensiun janda/duda yang dilakukan oleh suami/istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia. Yang dimaksud dengan perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang secara Islam, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tidak tercatat ini disebut juga dengan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda, kendala-kendala dalam perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dan apa akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan tidak tercatat tersebut dalam rangka pengurusan pensiun janda. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan masala normatif dimana pendekatan masalah yang mengacu pada norma-norma hukum yang tedapat dalam peraturan Perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisi yang digunakan adalah analisi kualitatif yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak mengunakan angka-angka tetapi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perkawinan yang tidak tercatat akan sulit mendapatkan pensiun janda/duda karena tidak adanya bukti-bukti dari pernikahannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui sebagai berikut : pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda yaitu dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah yang merupakan salah satu persyaratan dalam mendapatkan pensiun janda, Kendala-kendala dalam perkawinan tidak tercatat dalam rangka pensiun janda yaitu para pihak yang berpekara tidak mau mengungkapkan wali nikah yang menikahkan mereka, kurang lengkapnya berkas perkara. Dan akibat hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat yaitu tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat dan tidak mempunyai kepastian hukum