PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK SUMATERA BARAT

PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK SUMATERA BARAT (Rianty Nindy Melrina, 1210113026, Sistem Peradilan Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, vii + 64 halaman) ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Hak Asasi Manusia diantaranya adalah hak beragama, hak mengeluarkan pendapat, hingga hak memperoleh pendidikan. Pendidikan sangat penting terutama bagi anak seperti diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Kepres No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak. Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa, pendidikan pun tidak terlepas diberikan kepada anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan anak tersebut dipidana. Pendidikan wajib untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan anak pidana diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang dimuat di dalam Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementrian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat; (2) Apasajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat; (3) Apakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adala yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya dalam praktek. Data yang diperoleh dilapangan dilakukan dengan wawancara maupun studi dokumen dianalisis menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian akan diketahui pelaksanaan pendidikan bagi anak pidana di LPKA apakah sesuai dengan yang diamanatkan oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian bahwa jalur penyelenggaraan pendidikan terbagi atas 3 (tiga) yaitu pendidikan formil, nonformil, dan informil. Akan tetapi bagi anak pidana di LPKA pendidikan yang dapat diberikan hanya pendidikan informal deiantaranya seperti pendidikan agama islam, pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan sopan santun dan pemberian konseling. Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak pidana di LPKA hanya melalui jalur informil, yakni pemberian pendidikan agama, moral, kesopanan, dan perilaku. Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah keaktifan petugas untuk membangun kerjasama kepada dinas – dinas terkait agar optimal dan maksimalnya pemberian pendidikan kepada anak pidana di LPKA