TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG TERJADI DI LUAR YURISDIKSI SUATU NEGARA

Permasalahan lingkungan yang terjadi pada saat ini sudah pada batasan yang berbahaya. Dampak yang ditimbukan dari pencemaran tersebut telah bersifat transnasional. Dengan kata lain kasus pencemaran lingkungan telah berpotensi untuk merugikan negara lain. Tindakan tersebut telah mengakibatkan terlanggarnya salah satu kewajiban internasional yaitu “sic utere tuo ut alineum non leadas”, dimana kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Beberapa kasus pencemaran lingkungan memperlihatkan adanya upaya perluasan yurisdiksi negara untuk mengadili pelaku penemaran yang berasal dari negara lain. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan. Pertama, bagaiamana bentuk kewenangan suatu negara dalam mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksinya. Kedua, Bagaimana Extra-territorial Application dan Liability for Transboundary Haze Pollution menurut Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Kasus Pakootas Vs Teck Cominco di Amerika memperlihatkan adanya penerapan perluasan yurisdiksi berdasarkan prinsip territorial objektif atas adamya tindakan pencemaran yang berasal dari kanada yang mencemari Sungai Columbia dan Danau Resevelt di perbatasan Washington. Kasus Ok Tedi di Australia menunjukan adanya penerapan prinsip nasional aktif dimana Australia memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aktiftas dan tindakan warga negaranya yang terjadi diluar negaranya. Kasus lainnya yaitu pencemaran asap dari kebarakan hutan yang terjadi di Indonesia sehingga Singapura mengadopsi prinsip perluasan yurisdiksi. Pada Tahun 2014, Singapura melalui Undang-Undang Polusi Asap tahun 2014 yang memberikan kewenangan untuk mengadili pelaku pencemaran asap yang yang pelakunya merupakan entitas dari negara lain dengan menerapkan prinsip extraterritorial application dan liabillity. Tahun 2015, beberapa perusahaan di Indonesia mendapatkan peringatan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kebakaran hutan dan adanya upaya penahanan terhadap direksi dari perusahaan tersebut. Namun penerapan ketentuan Undang-Undang ini sulit untuk diterapkan karena adanya permasalahan yurisdiksi yang megakibatkan Singapura tidak dapat mengambil upaya hukum atas tindakan yang berdasarkan Undang-Undang ini