KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI TANAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1990 K/Pdt/2006

Eksekusi yang ditujukan bagi Sertifikat Hak Tanggungan memang dimaksudkan mempunyai hak eksekutorial, yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang harus dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Apa pertimbangan Hakim Makamah Agung RI No. 1990 K/Pdt/2006 dalam putusannya, Apa akibat hukum dengan keluarnya putusan Makamah Agung RI No. 1990 K/Pdt/2006 terhadap objek tanah yang dibebani hak tanggungan, Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang gugatanya dikabulkan oleh Makamah Agung RI No. 1990 K/Pdt/2006 dalam hal BPN menolak melaksanakan putusan tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Dari penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1990 K/Pdt/2006 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi (tergugat III) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini serta menghukum tergugat III mengembalikan semua tanah terperkara seluas 11.860 m2 ,Akibat hukum dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka para pihak yang berperkara haruslah menerima hasil putusan tersebut, jika ada yang merasa dirugikan tidak ada upaya hukum yang dilakukan dikarenakan putusan Mahkamah Agung harus dilaksanakan. Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah bagi pihak yang menang, meroya atau menghapus hak tanggungan yang ada dan melakukan proses balik nama sertipikat atas nama nana rohana dan cs sehingga tanah tersebut jelas siapa yang menjadi pemegang haknya. Kata kunci : Kepastian Hukum, Putusan Hakim, Eksekusi Tanah