Prosedur, Pelaksanaan, dan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)SAMSAT Kota Padang

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang - Undang No mor 5 Tahun 1947 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat sepe rti pajak, retribusi dan lain - lain, haru s ditetapkan dengan Undang - Und ang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan - ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan u ntuk menjamin penetapan prosedur um um perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing - masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatu r daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Dae rah dan disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, disebutkan tentang jenis Pajak Daerah yang terdiri sebagai berikut : 1. Pajak Kendaraan Bermotor; 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan 3. Pajak Air Permukaan. Dari jenis – jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat adalah jenis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pernyataan dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumatera Barat tentang Realisasi pendapatan dari PKB dan BBNKB di Sumbar selama tri wulan satu tahun 2015 mencapai Rp157,7 milliar atau 25, 8 persen dari target setahun sebesar Rp610,02 mi lliar. Kutipan tersebut diambil dari blog sumbarprov.go.id yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 01.33.4