Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah Pada DPPKA Kabupaten Solok

1.1. Latar Belakang Masalah Perubahan paragdima baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,telah memunculkan optimisme best bpractice dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib,akuntabel,dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolan keuangan negara dari masyarakat maupun stakeholder. Pengelolaan aset negara dalam pengertian Pasal 1 Ayat (1) Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terici yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Adanya perubahan paradigma dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang lebih beriorentasi kepada Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya penyempurnaan ketentuan yang berada di bawahnya dalam hal peraturan yang mengatur tentang barang Daerah. Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelengarakan roda pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelolaa barang daerah yang memenuhi akuntabilitasi. Guna memantapkan pedoman dalam pengelolaan barang daerah, maka pemerintah telah menyusun manual tentang admistrasi barang daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah sesuai dengan keberagan daerah. Penyusun atau pengelolaan manual barang daerah ini dimaksudkan untuk dapat menyeragamkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok adalah milik negara/Daerah yang merupakan kekayaan Negara/Daerah yang besar nilainya.supaya barang milik Negara/Daerah itu dapat terpelihara dengan baik dan dipergunakan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya suatu sisitem pengelolaan yang baik. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dalam penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Solok yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang daerah sebagai suatu sistem pengurusan barang pada dasarnya merupakan bagian integral dari pengelolaan finansial dari suau organisasi, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok. Bidang Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar