PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan baik itu berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Undang‐Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. (Meidyah Indreswari, 2011). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah. (Abdul Rohman, 2007) Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika manajemen sektor publik