PROSEDUR PENCATATAN PIUTANG PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPKAD) KOTA BUKITTINGGI

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan. Sampai tahun 2015, tercatat ada 35 provinsi di Indonesia. Keadaan tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mempunyai strategi khusus dalam menjaga kesaatuan dari negara ini. Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menjalankan pemerintahan sesuai Undang - Undang tahun 1945 adalah dengan melimpahkan atau memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar hal yang menjad i urusan pemerintahan yang ditetapkan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Strategi inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini ada lah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Walaupun demikian pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber - sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penerimaan yang didapat pemerintah daerah tersebut disebut juga pendapatan p emerintah. Dalam pemerintahan, semua pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara, sedang aset dan kewajiban diakui pada saat 2 timbulnya hak dan kewajiban yang mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah. Pengakuan dari pos - pos ter sebut kemudian akan di catat dalam neraca. Maka dari itu, pemerintah memerlukan sistem akuntasi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi - transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan tersebut adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengen ai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan. Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada tanggal laporan keuangan, apabila te rdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainn ya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Unsur utama piutang karena ketentuan perundang - undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara atau daerah oleh wajib setor. Peraturan Walikota Bukittinggi No. 22 Tahun 2014 menyatakan piutang 3 adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berba gai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Piutang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah akibat peristiwa - peristiwa masa lalu yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan ase