Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak saat sekarang ini mulai banyak dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau biasa disebut restitui banyak dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. KPP Pratama Padang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berada dibawah Direktur Jendral Pajak Kantor wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi guna menangani segala sesuattu yang berkaitan dengan pajak secara umum dan secara khusus Restitusi. Dalam perkembangannya Restitusi sudah mulai disalahgunakan oleh beberapa pihak diantaranya adanya kasus faktur fiktif yang dilakukan oleh 3 perusahaan di Sumatera Utara dan juga adanya kasus dugaan penyalahgunaan Restitusi oleh Mobile 8. Hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana sebenarnya Restitusi tersebut berjalan dan penelitian dilakukan dikota Padang. Permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak pratama dan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai ini beserta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahawa pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak pratama telah berjalan sebagaimana diatur dalam Standar Operating Procedures (SOP), namun masih adanya kendala yang dihadapi pihak KPP Pratama padanng dan juga Wajib Pajak, terkait dengan jangka waktu pmeriksaan yang terbilang sempit dan juga persyaratan yang ditentukan oleh peraturan untuk melakukan Restitusi serta kurangnya sosialisasi terkait prosedur restitusi ini oleh KPP Pratama Padang yang juga merupakan tugas dari lembaga tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan peraturan dari Restitusi tersebut terkait jangka waktu dan administrasi yang harus dipenuhi. Pemerintah juga sebaiknya menambah pegawai pajak karena akan lebih banyak lagi yang melakukan Restitusi mengingat perkembangan dunia usaha ddi tengah masyarakat