IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Hak-hak individu selalu dilindungi Undang-Undang. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara dan perlindungan ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali (equality before the law). Bentuk dari perlindungan tersebut adalah salah satunya adalah hak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Terlepas apakah seseorang itu kaya atau miskin, berasal dari kebudayaan tertentu atau ras tertentu, atau mempunyai keyakinan politik tertentu, hal itu tidak membedakannya untuk tidak diperlakukan sama di hadapan hukum dan mempunyai hak untuk membela diri di depan pengadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).Pemberian bantuan hukum oleh advokat ini bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja namun juga harus dipandang sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana sikaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindasi si miskin, yang ada pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk simiskin.Di dalam prakteknya yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang terdapat permasalahan yang ditemui oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang berusaha mengakses bantuan hukum gratis yaitu sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin di kelurahan dan di kecamatan. Untuk itu penulis mencoba mengangkat penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang mempunyai masalah hukum di pengadilan negeri kelas 1A Padang? dan apa permasalahan yang terdapat dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang mempunyai masalah hukum di pengadilan negeri kelas 1A Padang?. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan langsung kelapangan (field research) dengan mengadakan wawancara langsung. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian sebagai berikut proses implementasi pemberian bantuan hukum oleh pengadilan negeri kelas 1A Padang dan LBH Padang sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih terdapat permasalahan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah kota Padang, Pengadilan Negeri Padang, dan Kantor wilayah kementrian hukum dan Ham, proses pencairan dana, sarana dan prasarana yang masih kurang, aparat pemerintahan seperti advokat, hakim, jaksa, maupun polisi belum maksimal melaksanakan tugasnya, masyarakat yang tidak ingin tahu menahu mengenai bantuan hukum yang diberikan kepadanya dan sulitnya mendapat surat keterangan tidak mampu di kantor kelurahan