Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)

Hak gugat warga negara atau dikenal dalam sistem hukum common law dengan Citizen Lawsuit dan di dalam sistem hukum civil law dengan istilah Actio Popularis, adalah suatu gugatan yang diajukan oleh warga negara atas nama kepentingan publik/kepentingan umum untuk menggugat penyelenggara negara karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya. Citizen Lawsuit/Actio Popularis diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan ini dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara. Ganti rugi yang dituntut dalam gugatan ini tidaklah diperbolehkan untuk meminta ganti rugi dalam bentuk uang melainkan hanya sebatas ganti rugi immateriil seperti mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hak gugat warga negara belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia akan tetapi sudah ada beberapa gugatan yang diterima kemudian diadili dengan mekanisme Citizen Lawsuit/Actio Popularis. Skripsi ini juga mencoba untuk melihat unsur-unsur dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus dan mengadili gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis beserta perbuatan melawan hukumnya yang menjadi dasar dalam suatu gugatan warga negara dengan cara menganalisis kasus mengenai kemacetan DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka, dengan analisis kualitatif. Untuk menangani perkara dengan menggunakan mekanisme Citizen Lawsuit/Actio Popularis, maka peran Hakim sangatlah penting dalam melakukan penemuan hukum (rechtvinding/judicial activism) dan juga sangat penting untuk secepatnya dibentuk peraturan yang secara khusus memayungi pelaksanaan Citizen Lawsuit/Actio Popularis di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan (yustitiabellen)